PERPUSTAKAAN | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT :: OPAC

Koleksi Kembali

Pencarian Spesifik

Ditemukan 1988 dari pencarian Anda melalui kata kunci:

Saat ini anda berada pada halaman 38 dari total 40 halaman

Permintaan membutuhkan 0.01117 detik untuk selesai

Halaman Pertama Sebelumnya 36 37 38 39 40 Halaman Akhir

MODUL PENGETAHUAN DASAR HUKUM ACARA PIDANA

Detail Cantuman XML Detail

MODUL PENGERTIAN DAN ANATOMI INTELIJEN

Detail Cantuman XML Detail

MODUL ADMINISTRASI PENGAWASAN

Detail Cantuman XML Detail

MODUL ORGANISASI INTELIJEN

Detail Cantuman XML Detail

MODUL PENGANTAR TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail Cantuman XML Detail

MODUL ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM ACARA PIDANA

Pengarang : Luhut M.P. Pangaribuan -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM PENITENSIER INDONESIA

Pengarang : Lamintang P. A. F. -

Detail Cantuman XML Detail

KONTROVERSI HUKUMAN MATI (PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM KONSTITUSI)

Pengarang : TODUNG MULYA LUBIS -

Detail Cantuman XML Detail

TEORI ETIKA TENTANG HUKUMAN LEGAL

Pengarang : Yong Ohoitimur -

Detail Cantuman XML Detail

SPESIALISASI JAKSA DAN URGENSINYA DALAM PENANGANAN PERKARA

Pengarang : HENDRI SUHENDI -

Detail Cantuman XML Detail

DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDOENSIA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN

Pengarang : Tongat -

Detail Cantuman XML Detail

CYBER LAW DAN HAKI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Pengarang : Ahmad M. Ramli -

Detail Cantuman XML Detail

PEMULIHAN ASET KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN GUGATAN PERDATA NEGARA

Pengarang : Sujono -

Detail Cantuman XML Detail

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KEJAKSAAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengarang : SRI HASTUTI -

Detail Cantuman XML Detail

PENGUATAN KINERJA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEAKSAAN RI MELALUI KEWENANGAN PENYADAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengarang : Nandan Iskandar -

Detail Cantuman XML Detail

OPTIMALISASI PENYELESAIAN TUNGGAKAN UANG PENGGANTI YANG DIPUTUS BERDASARKAN UU NO 3 THN 1971 TTG PEMBENRANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengarang : Sri Marsita G -

Detail Cantuman XML Detail

IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI / TERSANGKA PEJABAT NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengarang : Niniek Suparni -

Detail Cantuman XML Detail

PERAMPASAN ASET HASIL KEJAHATAN : KUMPULAN MAKALAH JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 (JILID 1)

Pengarang : Basrief Arief -

Detail Cantuman XML Detail

DISKREASI PEJABAT PUBLIK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengarang : Yopie Morya Immanuel Patiro -

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN 2017)

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Pengarang : Indonesia -

Detail Cantuman XML Detail

PRAKTEK TEBANG PILIH PERKARA KORUPSI JILID 1

Pengarang : O.C Kaligis -

Detail Cantuman XML Detail

10 (SEPULUH) AREA RAWAN KORUPSI SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KEJAKSAAN

Pengarang : Niniek Suparni -

Detail Cantuman XML Detail

PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

Pengarang : ADE MAHMUD -

Detail Cantuman XML Detail

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LAMBANNYA EKSEKUSI HUKUMAN MATI

Pengarang : BAMBANG SUGENG RUKMONO -

Detail Cantuman XML Detail

PENUNTUTAN DENGAN HATI NURANI

Pengarang : HELENA OCTAVIANNE -

Detail Cantuman XML Detail

KITAB UNDANG-UNDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pengarang : Indonesia -

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN PERATURAN MENTERI ESDM

Pengarang : Indonesia -

Detail Cantuman XML Detail

KITAB UNDANG-UNDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pengarang : C.S.T. Kansil -

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG FIDUSIA (UNDANG-UNDANG RI NOMOR 42 TAHUN 1999)

Pengarang : Indonesia -

Detail Cantuman XML Detail

SEGI - SEGI HUKUM HAK MILIK INTELEKTUAL

Pengarang : Sudargo Gautama -

Detail Cantuman XML Detail

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN BUDAYA HUKUM

Pengarang : Budi Agus Riswandi Syamsudin -

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail Cantuman XML Detail

PERUMUSAN MEMORI KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA

Pengarang : Leden Marpaung -

Detail Cantuman XML Detail

MENJAGA KEHORMATAN LEMBAGA PERWAKILAN

Pengarang : HABIB ABOE BAKAR AL HABSYI -

Detail Cantuman XML Detail

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD DPR RI PERIODE 2019 - 2024

Pengarang : PUAN MAHARANI -

Detail Cantuman XML Detail

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERADILAN UMUM (UU RI NO. 49 TAHUN 2009)

Detail Cantuman XML Detail

KITAB UNDANG-UNDANG PERADILAN UMUM

Pengarang : Eman Suparman -

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH AGUNG

Pengarang : Indonesia -

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK (UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2011)

Detail Cantuman XML Detail

SURVEY INDEK KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA BIDANG INTELEJEN DAN PENGAWASAN

Pengarang : SRI HASTUTI -

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK (UU RI no. 14 Th. 2002)

Detail Cantuman XML Detail

PENYITAAN DAN EKSEKUSI

Pengarang : ZULKARNAEN -

Detail Cantuman XML Detail

PENGADILAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Pengarang : Indonesia -

Detail Cantuman XML Detail

OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL PROYEK PERUBAHAN (PROPER) DIKLAT PIM TINGKAT IV PADA BADIKLAT KEJAKSAAN RI UNTUK PENGUATAN INSTITUSI

Detail Cantuman XML Detail

EKSISTENSI KEWENANGAN JAMDATUN PASCA PEMBERLAKUKAN PERMENKUMHAM NO. 32 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NON LITIGASI

Detail Cantuman XML Detail

URGENSI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (TP4) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail Cantuman XML Detail

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM OLEH BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN

Detail Cantuman XML Detail

KORELASI PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN (LAPDU) DENGAN DISIPLIN DAN INTEGRITAS APARATUR KEJAKSAAN RI.

Detail Cantuman XML Detail

Halaman Pertama Sebelumnya 36 37 38 39 40 Halaman Akhir