PERPUSTAKAAN | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT :: OPAC

Koleksi Kembali

Pencarian Spesifik

Ditemukan 1981 dari pencarian Anda melalui kata kunci:

Saat ini anda berada pada halaman 18 dari total 40 halaman

Permintaan membutuhkan 0.01116 detik untuk selesai

Halaman Pertama Sebelumnya 16 17 18 19 20 Berikutnya Halaman Akhir

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH & UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 & PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pengarang : Indonesia -

Detail Cantuman XML Detail

NEGARA PARIPURNA : HISTORISITAS, RASIONALITAS DAN AKTUALITAS PANCASILA

Pengarang : Yudi Latief - Idi Subandy -

Detail Cantuman XML Detail

NEGARA PARIPURNA (HISTORISITAS, RASIONALITAS DAN AKTUALITAS) PANCASILA

Pengarang : Yudi Latief -

Detail Cantuman XML Detail

SUPERSEMAR (SURAT PERINTAH 11 MARET)

Detail Cantuman XML Detail

BERPOLITIK MEMBANGUN PERADABAN : KUMPULAN KUTIPAN HASTO KRISTIYANTO

Pengarang : Komarudin Hidayat -

Detail Cantuman XML Detail

RANAH POLITIK MENURUT PIERRE BOURDIEU

Pengarang : Venan Haryono -

Detail Cantuman XML Detail

PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI BAGIAN DARI PENDIDIKAN ORANG DEWASA

Pengarang : Kartini Kartono -

Detail Cantuman XML Detail

JUDICIAL REVIEW : SEJARAH KELAHIRAN, WEWENANG DAN FUNGSINYA DALAM NEGARA DEMOKRASI

Pengarang : Leonard W. Levy -

Detail Cantuman XML Detail

KOMPILASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG JUDICIAL REVIEW ATAS UNDANG - UNDANG KEJAKSAAN DAN HUKUM PIDANA

Pengarang : Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengarang : Chiristine Kansil - C.S.T. Kansil -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pengarang : M. Makhfudz -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM TATA NEGARA DAN PILAR-PILAR DEMOKRASI

Pengarang : Jimli Asshidiqqie -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengarang : Kansil -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengarang : Zairin Harahap -

Detail Cantuman XML Detail

Perdebatan HUKUM TATA NEGARA PASCAAMANDEMEN KONSTITUSI

Pengarang : Moh. Mahfud MD -

Detail Cantuman XML Detail

NEGARA HUKUM DALAM KEADAAN PENGECUALIAN

Pengarang : Willy D.S. Voll -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN KEKUASAAN

Pengarang : paulus effendi lotulung -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pengarang : Ridwan HR -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM TATA NEGARA Republik Indonesia 2

Pengarang : Kansil -

Detail Cantuman XML Detail

TEORI HUKUM TATA NEGARA (A TURNING POINT OF STATE)

Pengarang : Jazim Hamidi -

Detail Cantuman XML Detail

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET-ASET NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA

Pengarang : Kejaksaan Agung RI -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA

Pengarang : Titik Triwulan -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM ORANG ASING DI INDONESIA

Pengarang : Gatot Supramono -

Detail Cantuman XML Detail

ASPEK-ASPEK NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Pengarang : Huala Adolf -

Detail Cantuman XML Detail

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS KEJAKSAAN : DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pengarang : SRI HASTUTI, SH - KHUNAIFI ALHUMAMI, SH., MH - IMAS SOLIHAH. SH -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (UU NO. 5 TH. 1986, LN NO. 77)

Pengarang : Martin Prodjohamidjojo -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengarang : R. Wiyono -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengarang : Siti Soetami -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Pengarang : B. Hestu Cipto Handoyo -

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI PERSPEKTIF NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

Pengarang : Neng Djubaedah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAN (HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Pengarang : Jawade Hafidz Arsyad H -

Detail Cantuman XML Detail

TEORI NEGARA HUKUM MODERN (RECHTSTAAT)

Pengarang : Munir Fuadi -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM TATA NEGARA DAN PILAR-PILAR DEMOKRASI

Pengarang : Jimli Asshidiqqie -

Detail Cantuman XML Detail

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pengarang : YOS JOHAN UTAMA -

Detail Cantuman XML Detail

NEGARA MEMANGGIL ST. BURHANUDDIN PELOPOR HUKUM HUMANIS INDONESIA

Pengarang : BAMBANG SUGENG RUKMONO -

Detail Cantuman XML Detail

GARIS BESAR HUKUM TATA NEGARA HINDIA BELANDA

Pengarang : PAULUS -

Detail Cantuman XML Detail

PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA

Pengarang : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. -

Detail Cantuman XML Detail

HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PRIVATISASI BUMN

Pengarang : Aminuddin Ilmar -

Detail Cantuman XML Detail

ILMU NEGARA (PENGANTAR, METODE DAN SEJARAH PERKEMBANGAN)

Pengarang : Sjachran Basah -

Detail Cantuman XML Detail

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK 2011 (UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2011)

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG PEMILU

Pengarang : Indonesia -

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK (UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 2 TAHUN 2008)

Pengarang : Indonesia -

Detail Cantuman XML Detail

UNDANG-UNDANG PEMILU: UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD & UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Pengarang : Indonesia -

Detail Cantuman XML Detail

SINERGI PENEGAKAN ETIKA KELEMBAGAAN : PENGUATAN KUALITAS PERILAKU ETIS DAN KAPASITAS PENEGAKAN ETIKA PEJABAT PUBLIK MELALUI PERAN PARTAI POLITIK

Pengarang : ADLAN NAWAWI -

Detail Cantuman XML Detail

ILMU NEGARA

Pengarang : M. Solly Lubis -

Detail Cantuman XML Detail

ILMU NEGARA

Pengarang : NI'matul Huda -

Detail Cantuman XML Detail

AMBU ANNE RATNA MUSTIKA : MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA

Pengarang : Ambu Anne Ratna Mustika -

Detail Cantuman XML Detail

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

Detail Cantuman XML Detail

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM WARTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Detail Cantuman XML Detail

Halaman Pertama Sebelumnya 16 17 18 19 20 Berikutnya Halaman Akhir